Adabeberapa alasan yang menyebabkan riba dilarang dalam ekonomi syariah. Alasan paling besar adalah memiliki dampak buruk bagi pelakunya. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan terkait bahaya bagi pelaku riba melalui surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut: "Orang-orang yang menelan riba tidak dapat bangkit kecuali seperti orangOlehkarena itu, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi sehingga dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Indonesia di mana peran pemerintah dan masyarakat saling berkesinambungan. Misalnya, dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperang aktif.
Hasilnyakehati-hatian dalam melarang monopoli. Tulisan menguraikan tiga langkah yang dibutuhkan: (1)memaknai monopoli sebagai ketidakhadiran persaingan dan ketiadaan pilihan harga; (2)memberikan
LARANGANPRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki
Prof Mubyarto pernah mengajar sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada di tahun 1959-2003. Selain itu, di periode tahun 1983-1994 beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. Dalam pimpinan beliau, P3PK secara intensif melakukan penelitian di bidang pedesaan dan Praktekkolusi tersebut, cukup marak terjadi di Indonesia. Maraknya kasus kolusi, dapat dilihat dari banyaknya penangkapan sejumlah oknum pejabat maupun pengusaha berkaitan kasus ini. Di Indonesia, peraturan mengenai kolusi pun telah diatur dengan jelas dalam UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.Sistempenyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun